Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, John McGuire III, memperkenalkan rancangan undang-undang baru pada hari Kamis. Langkah ini diambil untuk membatasi prinsip hukum kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir di Amerika Serikat. Upaya legislatif ini bertujuan mengesahkan perintah eksekutif Presiden Trump yang sempat dijatuhkan oleh hukum.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan laporan resmi, undang-undang yang diusulkan oleh perwakilan dari Virginia ini muncul hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa perintah eksekutif Trump tidak konstitusional. McGuire mencoba memanfaatkan celah hukum hukum yang sempat disinggung oleh Hakim Brett Kavanaugh dalam opini terpisahnya.
Kavanaugh berpendapat bahwa perintah eksekutif tersebut melanggar undang-undang federal yang sebenarnya dapat diubah oleh Kongres, bukan melanggar Amandemen Keempat Belas secara langsung. Namun, mayoritas hakim agung tetap menilai masalah ini berada pada ranah konstitusi dan memerlukan amandemen besar untuk mengubahnya.
Menurut draf dokumen tersebut, rancangan undang-undang ini akan mengubah pasal 301 huruf a dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan. Aturan yang berlaku saat ini memberikan kewarganegaraan otomatis kepada siapa pun yang lahir di tanah Amerika Serikat dan tunduk pada yurisdiksinya.
Perubahan yang diajukan oleh politisi Virginia ini tidak akan memberikan status warga negara kepada anak yang lahir dari ibu yang berada di Amerika Serikat secara ilegal, sementara ayahnya juga bukan seorang warga negara. Langkah ini merupakan batas tegas yang ingin dibangun oleh kelompok konservatif.
Aturan baru ini juga akan menghapus hak kewarganegaraan bagi anak dari ibu yang memiliki izin tinggal sementara yang sah jika sang ayah bukan warga negara. Situasi lain yang lebih jarang terjadi, seperti anak yang lahir di atas kapal asing atau anak dari pejabat pemerintah asing, juga akan kehilangan hak otomatis ini.
McGuire menyatakan bahwa menjadi warga negara Amerika Serikat adalah sebuah kehormatan besar yang harus dijaga dengan ketat. "Sudah terlalu lama warga negara asing memanfaatkan celah hukum ini melalui wisata melahirkan, dan hal itu menurunkan nilai dari arti menjadi seorang Amerika," kata McGuire dalam pernyataan resminya.
Dalam menyusun rancangan undang-undang ini, McGuire bekerja sama dengan Institute for Legislative Analysis setelah putusan Mahkamah Agung bulan lalu. Mereka berusaha keras mencari jalan hukum yang paling memungkinkan untuk meloloskan kebijakan pembatasan imigrasi ini tanpa terbentur konstitusi lagi.
Fred McGrath, presiden dari lembaga analisis tersebut, menyatakan keyakinannya bahwa aturan baru ini akan memenuhi standar konstitusi jika nantinya menghadapi gugatan hukum. Menurutnya, rancangan ini dirancang dengan sangat hati-hati mengikuti arahan hukum yang ada.
Berdasarkan pernyataan dari Ryan McGowan, CEO Institute for Legislative Analysis, rancangan undang-undang ini adalah jalur paling realistis bagi kaum konservatif untuk menghentikan wisata melahirkan. Upaya mengubah konstitusi dinilai tidak sesuai dengan realitas politik yang keras saat ini.
Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson belum memberikan tanggapan resmi mengenai dukungan pimpinan Partai Republik terhadap rancangan undang-undang ini. Langkah politik ini terjadi setelah Presiden Trump berjanji akan meminta Mahkamah Agung untuk menyidangkan kembali kasus terkait perintah eksekutifnya.